Kritik Sistem Pemilu Tertutup, Rocky Gron: MK Bukan Alat Kepala Negara! | Dr. Borat

JAKARTA: Pengamat politik Rocky Gerung menegaskan, Mahkamah Konstitusi (MK) seharusnya menjadi alat negara, bukan kepala negara. Ini untuk pertanyaan apakah sistem pemilu legislatif akan kembali ke sistem proporsional tertutup atau memilih partai politik.

“Mahkamah Konstitusi adalah alat negara, bukan kepala negara,” kata Rocky media IndonesiaMinggu, 28 Mei 2023.

Dia juga menduga ada percobaan konspirasi antara presiden dan Mahkamah Konstitusi. Apalagi, MK saat ini terkait dengan Presiden Joko Widodo.

“MK sekarang diperintah oleh kepala negara karena di awal proses kami menduga ada pembicaraan makan malam antara ketua MK dengan Presiden Jokowi karena hubungan suami istri yang tidak baik,” kata Loki.

Jika Mahkamah Konstitusi memaksa sistem pemilu ditutup secara proporsional, itu perlu dibubarkan, kata Loki. “Kami ingin mengingatkan agar MK tidak dikenang sebagai perusak demokrasi di akhir masa jabatannya,” ujarnya.

Alternatifnya, analisis politik Ray Rangkuti berpendapat, jika Mahkamah Konstitusi memutuskan sistem pemilu tertutup secara proporsional, maka alih-alih melihat ke depan, Mahkamah malah memilih mundur.

“Artinya MK tidak melihat ke depan republik, tapi melihat ke belakang. Karena kebutuhan masyarakat di era digital tidak seperti partai politik pada 1980-1990-an,” kata Ray kepada Media Indonesia, Minggu. , 25 Mei 2023.

Menurut Ray, memperkuat partai melalui proporsi tertutup seperti tahun 1980-an tidak lagi penting, karena budaya politik sekarang sudah berbeda.

“Tren ke depan tidak seformal itu lagi. Satu orang bisa mengubah wajah suatu daerah dalam satu waktu, seperti Bima (kasus jalan Lampung),” ujarnya.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya, follow akun google news Medcom.id

(akhir)